Keberadaan Dewan Kesenian seolah tak berhenti menuai gugatan. Kedekatan eratnya dengan kekuasaan, membuat lembaga yang mengklaim diri representasi kaum seniman ini kerap diwarnai konflik kepentingan.
Klaim representasi memang kerapkali menimbulkan ganjalan. Pasalnya banyak pengurus Dewan Kesenian yang justru bukan berasal dari seniman atau budayawan, melainkan para birokrat dan politisi partai. Gugatan terhadap klaim representasi ini misalnya pernah dilontarkan oleh Ketua Dewan Kesenian Blambangan (DKB) Reformasi, Banyuwangi. Menurut Iwan Azies Susanto, pengurus DKB selama ini hanya berisi sekumpulan para birokrat kesenian.
“Bagaimana mungkin birokrat yang tidak paham kesenian bisa mengurus kesenian,“ ujar Iwan. DKB lama yang dimaksud adalah pimpinan Hasan Ali yang kini pensiunan pegawai bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemda Banyuwangi. Berbeda dengan DKB, menurut pengakuan Iwan, DKB-Reformasi benar-benar akan menjadi tempat berkumpulnya para seniman yang netral dan tak memiliki kepentingan politik apapun.
Selain di Banyuwangi, peristiwa yang berlangsung di Kabupaten Jember juga tak kalah menarik. Belum lama setelah reformasi bergulir pertengahan 1998 lalu, para seniman dikejutkan oleh pernyataan Walikota Administratif Jember, Samsul Hadi Siswoyo, yang mengangkat dirinya sebagai Ketua Dewan Kesenian Jember (DKJ). Tak ada forum musyawarah apapun mengawali keputusan ini. Tak ada diskusi, apalagi kesepakatan para seniman mengenai pembentukan Dewan Kesenian yang berkedudukan di Jember ini.
Keterkejutan ini makin memuncak, tatkala kepengurusan DKJ didominasi oleh para birokrat dan akademisi. Mulai dari bupati hingga kepala dinas, sisanya segelintir seniman yang hanya menempati pos-pos tergolong tidak strategis.
Mencari legitimasi
Aroma kekuasaan memang tak pernah lepas dari lembaga Dewan Kesenian. Hingga kini Dewan Kesenian di berbagai daerah tak pernah lepas dari tangan-tangan pejabat birokrasi dan penguasa.
Belum lama ini, misalnya, sejumlah seniman di Jember terlibat dalam ketegangan konflik memperebutkan legitimasi di Dewan Kesenian Jember. Kisahnya dimulai, ketika Faturahman dan kawan-kawannya menemui Bupati Jember, Ir. Jalal, menyatakan rasa prihatinnya terhadap kehidupan kesenian yang mandeg. Dari pertemuan ini, Jalal langsung memberi dukungan kepada kalangan muda ini untuk merevitalisasi dan mereformasi DKJ.
Konsolidasi pun pelan-pelan dilakukan melalui Forum Seniman Jember. Sejumlah acara kesenian digelar. Beberapa tokoh dan pengamat kesenian pun diundang guna berdiskusi dan berbagi gagasan mengenai pengembangan kesenian.
Meski forum tersebut, menurut pengakuan Imam Suligi yang guru kesenian itu tidak berjalan maksimal, namun Faturahman berhasil membentuk kepengurusan Forum Seniman Jember. Dalam susunan kepengurusan itu Faturahman duduk sebagai ketua, dan teman-temannya seperti Sulung dan Isnadi duduk di pos penting lainnya. Lalu diajukanlah susunan kepengurusan itu ke meja Bupati Jember.
Di sinilah awal mula konflik muncul. Melihat Faturahman dkk mengajukan surat permohonan pengesahan kepengurusan kepada penguasa Jember, Gatot Sukarman yang mantan pengurus DKJ era Samsul Hadi itu segera melakukan konsolidasi, mengumpulkan para seniman di Kantor Dinas Pendidikan Jember. Tak berselang lama usai pertemuan yang menurut kesaksian Iman Suligi dihadiri oleh banyak seniman desa itu, Gatot segera menghadap Bupati sambil menenteng selembar nama-nama kepengurusan DKJ versinya.
Rupanya bukan sesuatu yang sulit bagi Gatot untuk memperoleh lampu hijau dari sang Bupati. Kedekatannya dengan orang nomor satu di Jember itu membuahkan hasil dengan keluarnya SK Bupati Jember Nomor 60 tahun 2006 yang mengesahkan kepengurusan DKJ versinya.
“Saya lebih dulu kenal Pak Jalal sejak masih menjabat kepala Dinas Pekerjaan Umum di Pemda Jember. Wajar jika beliau lebih mempercayai saya ketimbang yang lain,” ujar Gatot dengan suara mantap. Dengan bukti selembar surat, Gatot pun berhasil mengalahkan pesaingnya dan memimpin Dewan Kesenian Jember periode 2006-2009.
Kesuksesan Gatot memunculkan kekecewaan di pihak Faturahman dkk. Para pengurus Forum Kesenian Jember dibuat frustrasi. Mereka berniat menempuh jalur hukum meski akhirnya niat ini diurungkan.
“Kami lebih baik diam. Kami tidak mau berebut struktur DKJ,” ujar Sulung, teman dekat Faturahman, yang nampak memendam kecewa lantaran beberapa pendukungnya mulai putar haluan menyokong DKJ pimpinan Gatot Sukarman yang banyak dihuni oleh para birokrat ini.
Sudah lazim
Ketergantungan Dewan Kesenian terhadap penguasa setempat nampaknya sudah begitu lazim di kalangan para seniman. Entah demi alasan legitimasi ataupun dukungan anggaran negara.
Ketergantungan terhadap pemerintah dialami oleh Dewan Kesenian Malang (DKM) yang lama vakum akibat tiadanya kucuran dana dari pemerintah kota. Kisah serupa juga menerpa Dewan Kesenian Ponorogo (DKP). Setelah memperoleh pengukuhan, DKP nyaris “mati suri” lantaran bantuan dana dari pemerintah daerah dihentikan. Kabarnya, ini disebabkan karena sikap para seniman yang cenderung kritis terhadap kebijakan kesenian yang disusun oleh pejabat Pemkab.
“Tidak adanya dukungan dari pemerintah membuat para pengurus DKP kehilangan komitmen. Secara umum tidak ada lagi gairah dan komitmen pengurus sebagaimana tercermin dalam ide awal pendirian,“ ujar Ahmad Zainul Hamdi yang menjabat wakil ketua Dewan Kesenian Ponorogo.
Kenyataan ini memperlihatkan betapa rapuhnya organisasi seniman “semi plat merah” ini. Di satu sisi ia mengingini otonomi, namun di sisi lain ia tak mampu menghindari ketergantungan diri. Akibatnya Dewan Kesenian seolah berdiri tanpa kaki: kaki-kaki para seniman rakyat sendiri. [Liputan oleh`Paring, Taufik, Hasan Basri] Desantara