Wawancara dengan Acep Zam zam Nur
Wacana kerukunan yang digulirkan negara dan partai politik menyembunyikan selaksa kepentingan politis di dalamnya, dan tidak benar-benar lahir dari idealisme kerukunan. Membangun kerukunan akan efektif bila dilakukan oleh komunitas masyarakat sendiri dan melibatkan diri mereka secara keseluruhan. Misalnya melalui dialog-dialog dan pertemuan lintas komunitas adat dan agama. Dengan pola ini wujud kerukunan bukan sekedar menyatakan toleransi, tapi juga mengapresiasi dan memahami kemajemukan yang ada. Berikut ini hasil wawancara Anisa Rahmawati dari Diaspora dengan budayawan dan rohaniwan, Acep Zamzam Nur, yang juga biasa disapa Kang Acep ini usai menghadiri pertemuan masyarakat pesantren dan komunitas adat yang digelar Desantara dan Pakuan beberapa waktu lalu.
Bagaimana pandangan Anda sebagai budayawan sekaligus tokoh agama di Cipasung ini mengenai pertemuan dan dialog antara komunitas adat dan penghayat Kepercayaan dengan komunitas pesantren?
Upaya ini sangat bagus. Saya menyambut baik acara yang digagas Pakuan dan Desantara untuk membangun dialog antar agama, adat dan kepercayaan. Acara seperti ini penting sekali meskipun tiap komunitas memiliki cara dan konsep tersendiri dalam melahirkan kesalingpengertian dan toleransi antar sesama sehingga bisa hidup berdampingan dengan damai. Saya sangat mendukung, karena selama ini saya juga melakukan hal yang sama walaupun mengambil bentuk yang agak berbeda. Yaitu bagaimana ada pemahaman antara pesantren dan dunia luar. Dunia luar ini bisa berarti agama lain, kepercayaan lain, dan juga kebudayaan lain, seperti seni tradisi dan juga seni kontemporer sekalipun. Ini sangat penting karena pesantren mempunyai pengaruh yang cukup kuat di masyarakat sebagai agent of change, sehingga nuansa perubahan yang dibawa oleh pesantren akan lebih mudah dicerna oleh masyarakat.
Kini ada upaya intervensi dan dominasi negara untuk memaksakan kehendaknya dalam “merukunkan” warga masyarakat yang beragam agama dan keyakinannya. Apa pandangan Anda?
Kerukunan dalam pandangan pemerintah berbeda dengan pengertian kerukunan dalam masyarakat. Negara selalu tidak ikhlas dalam menerapkan kebijakan tertentu dalam masyarakat, selalu ada tuntutan, ada udang di balik batu, dan ada target-target tertentu sehingga harus ada counter gerakan di luar negara. Mengapa? Karena kebijakan negara itu hanya murni untuk kepentingan mereka sendiri, dan tidak benar-benar berupaya mewujudkan kerukunan dalam masyarakat. Kerukunan dalam pengertian mereka mungkin bisa dimainkan dan tergantung kepentingan. Terbukti pemerintah tidak bisa menyelesaikan kasus di Poso, Ambon, dan baru-baru ini pembakaran 40 rumah di Tasikmalaya Selatan yang diindikasikan sebagai tempat tinggal kelompok sesat dalam Islam (maksudnya Ahmadiyah yang dianggap sesat oleh kalangan Islam garis keras, Red.). Oleh karena itu sebenarnya secara substansial yang perlu dilakukan adalah realisasi kerukunan dalam masyarakat sendiri, tidak hanya dalam kata-kata dan undang-undang saja. Kesadaran dan kerukunan itu harus terbangun dan diupayakan dari masyarakat sendiri sebagai organ di luar negara.
Bagaimana dengan isu penegakan Syari’at Islam, Tasikmalaya adalah salah satu daerah yang berambisi untuk menerapkannya
Lagi-lagi saya melihatnya menjadi sangat politis, semata-mata meraih simpati dari mayoritas masyarakat muslim, apalagi m,enjelang pemilu saat ini, isu tersebut sangat urgent dalam proses mendulang suara dan dukungan. Aplikasinya sendiri menjadi sangat tidak manusiawi, seperti yang dilakukan oleh Brigade Taliban dan Gerakan Anti Maksiat yang melakukan aksi pembongkaran dan penghancuran lokasi-lokasi yang diduga sebagai tempat maksiat, juga aksi penggundulan pekerja seks komersial (PSK) yang terjaring, itu tidak menyelesaikan masalah, karena setelah dilepas mereka tetap melakukan pekerjaannya sebagai PSK dengan menggunakan penutup kepala (jilbab, Red.), awalnya untuk menutupi kepalanya yang digundul, tetapi kemudian dipakai seterusnya untuk menyamarkan dan terhindar dari razia, ini kan jadi ironis.
Di tengah atmosfir politik menjelang pemilu 2004, bagaimana peran parpol dalam mengusung isu-isu ini?
Ya, saya meliht urgensi partai politik, yang selama ini mengusung azas Islam, memanfaatkan betul semangat beragama yang tinggi di kalangan masyarakat untuk menggalang dukungan dan suara. Tasikmalaya, seperti juga wilayah Jawa Barat lainnya, mengkampanyekan dan mencitrakan diri sebagai daerah yang berupaya menerapkan syari’at Islam. Kebanyakan partai politik yang berazas Islam tersebut menawarkan kehidupan beragama yang “aman dan terlindungi” jauh dari ganggungan dan ketersinggungan dengan komunitas lain. Hal ini tentu saja potensial dalam memunculkan dan memelihara konflik, karena banyak komunitas lain yang juga berdiam di daerah ini, baik dari komunitas agama dan aliran lain, maupun dari komunitas adat. Hampir tidak ada partai politik yang menawarkan isu “kerukunan”. Dan kalaupun ada, ia berhenti pada sikap toleransi. Padahal toleransi saja tidak cukup, karena tidak melahirkan action, atau apresiasi.
Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, mengingat relasi masyarakat dan negara tidak imbang?
Yang bisa dilakukan adalah melakukan penguatan basis komunitas melalui penyadaran masyarakat bawah. Di antaranyacounter narasi terhadap kecenderungan negara yang mengintervensi wilayah agama. Juga sebagai sarana sosialisasi, saya harap dialog seperti ini tidak berhenti di forum ini saja. Tapi teman-teman bisa membawa hasil dialog ini ke DPR dan mengkomunikasikannya kepada mereka sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan. Memang harus ada langkah politis. Seperti yang pernah saya lakukan ketika MUI dan Pemda Tasikmalaya memasang spanduk yang isinya memerangi kemaksiatan. Di situ kita juga memasang spanduk tandingan. melalui pertemuan dan dialog-dialog semacam ini, sebagai sarana tukar informasi dan
Sebagai seorang budayawan, kang Acep lebih luwes dan relatif lebih diterima oleh semua komunitas yang ada di Tasikmalaya, apa kira-kira ada strategi yang lain?
Saya menyadari, banyak komunitas pesantren belum bisa menerima dan bersikap apresiatif terhadap komunitas adat dengan segala praktek ritualnya. Saya sendiri pernah mengadakan suatu kegiatan yang menampilkan seni tradisi lengkap dengan persyaratan ritualnya, seperti dupa, ayam hitam, dan sesaji pada suatu acara di pesantren. Awalnya mendapat tantangan, karena upacara itu dianggap menghadirkan makhluk ghaib (syaitan). Tapi terbukti semua berjalan lancar sampai pertunjukan selesai. Justru sebenarnya yang perlu dikhawatirkan adalah kiai-kiai yang berkoalisi dengan partai politik, ha..ha..ha…. Karena makhluk gaib yang berkonotasi penggoda itu sekarang bentuknya bisa bermacam-macam, bisa berbentuk uang, jabatan dan lain-lain. Dan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tidak cukup dengan sosialisasi wacana tentang keberbedaan tersebut, tapi juga harus diikuti aksi yang praktis. Misalkan Pakuan dan Desantara berinisiatif menampilkan kirab budaya yang menyertakan juga tradisi komunitas adat tadi.
Apa harapan Anda dengan kegiatan dialog-dialog semacam ini?
Mudah-mudahan dialog-dialog semacam ini bisa menjembatani segala perbedaan dan menunjukkan pada partai politik juga pemerintah, bahwa kehidupan beragama dan bermasyarakat yang harmonis bisa dicapai tanpa adanya campur tangan dan intervensi mereka.[]